Ancaman resesi yang belakangan terakhir di gaungkan oleh banyak pakar bahkan petinggi pemerintahan di Indonesia nampaknya tidak akan begitu mengancam kestabilan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus memperlihatkan kinerja yang makin baik dalam kurun setahun terakhir. Hal ini ditandai

Risiko Geopolitik muncul dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini dan semakin menguat sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi semua negara di dunia. Dimulai dari munculnya pandemic akibat COVID-19 di awal tahun 2020, semua negara kalang kabut memikirkan negara

Di tengah situasi pandemi yang belum usai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai akhir ini terus menunjukkan penurunan. Hal ini menandakan Indonesia di ambang resesi. Resesi terjadi karena kondisi produksi domestic bruto (PDB) menurun atau saat pertumbuhan ekonomi menurun selama dua kuartal

Seperti yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD, Indonesia dipastikan akan mengalami resesi pada bulan September atau kuartal ketiga tahun 2020. Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang sebesar 99,9 persen hadapi resesi ekonomi. Untuk Indonesia sendiri, resesi ini bukanlah kejadian yang terjadi

Sejak pandemi Covid-19 banyak sektor perekonomian yang mau tidak mau menyesuaikan dengan keadaan tak terduga ini. Beberapa perusahaan melakukan PHK karyawan, beberapa lagi tetap mempertahankan dengan penyesuaian gaji. Hal itulah yang membuat pemerintah menebar jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Lewat

Jakarta - Beberapa hari lalu, cuitan politikus Andi Arief ramai diperbincangkan. Bung Andi menulis, "Ibu SMI harus jelaskan ada apa sebenarnya dengan keuangan negara kita. Kalau lulusan STAN saja tidak diangkat menjadi PNS, pasti ada yang sedang Ibu tutupi." Kebijakan moratorium penerimaan CPNS

Jakarta - Perkembangan harian mengenai kasus virus corona baru (COVID-19) di Indonesia kini mengalami perubahan. Mulai dari awal kasus hingga saat ini setidaknya ada sejumlah perubahan yang terekam. Apa saja? Pertama kali kabar terkonfirmasinya kasus positif COVID-19 langsung disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu pada 2 Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan bahwa tidak ada 1 rupiah pun dana haji milik jemaah yang disalahgunakan pihaknya maupun Kementerian Agama. Meskipun Pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah tahun ini karena adanya pandemi, Yandri menyebut bahwa

Pembelanjaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan satu-satunya cara untuk dapat bertahan sekaligus memulihkan ekonomi nasional selama pandemi. Dipublikasikan pada Kamis, 16 Juli 2020 18:14 WIB Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membubarkan 18 lembaga negara dalam waktu dekat agar kinerja pemerintahan lebih efisien. Hal itu disebabkan minimnya penyerapan anggaran yang dilakukan kementerian dan lembaga pada masa krisis seperti sekarang. Lembaga yang akan dibubarkan Presiden yakni